Kecamatan Beruntung Baru

Camat Beruntung Baru, Wahidin Noor, menghadiri kegiatan Bimbingan Sosial Pelatihan Tata Boga yang diselenggarakan Dinas Sosial Kabupaten Banjar dengan tema “Workshop Sambal Banua: Olah dan Kemas Cita Rasa Lokal Menuju Pasar Modern bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi” di Desa Handil Purai, Kecamatan Beruntung Baru, Selasa (26/5/2026).

Kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi perempuan rawan sosial ekonomi, melalui penguatan keterampilan praktis yang dapat membuka peluang usaha serta mendorong kemandirian ekonomi keluarga.

Pelatihan diikuti 10 peserta perempuan yang berasal dari Desa Handil Purai, Haur Kuning, Kampung Baru, dan Jambu Raya. Kegiatan juga dihadiri kader PKK Desa Handil Purai.

Melalui pelatihan tersebut, peserta diberikan pembekalan mengenai pengolahan dan pengemasan produk sambal khas Banua agar memiliki nilai jual lebih tinggi dan mampu bersaing di pasar modern.

Turut hadir Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Banjar, Hudan Azzuhri. Dalam sambutannya, ia berharap pelatihan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi peserta dalam membantu meningkatkan perekonomian keluarga.

“Kami berharap perempuan, khususnya peserta pelatihan ini, dapat meningkatkan kapasitas diri melalui ilmu dan keterampilan yang diberikan. Dengan bekal pengetahuan serta peralatan yang sudah disiapkan, semoga peserta mampu mengembangkan usaha rumahan yang dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarga,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Beruntung Baru, Wahidin Noor, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan pelatihan yang dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya perempuan di wilayah Kecamatan Beruntung Baru.

“Kegiatan seperti ini sangat positif karena tidak hanya memberikan keterampilan, tetapi juga membuka wawasan dan peluang usaha bagi masyarakat. Kami berharap para peserta dapat memanfaatkan ilmu yang diperoleh untuk mengembangkan potensi usaha lokal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga secara mandiri,” katanya.

Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut berasal dari Owner Sambal H. Udin Banjarmasin, yakni Hj. Sampurna dan Norhafizah. Keduanya memberikan materi dan praktik langsung mengenai teknik pengolahan sambal khas Banua, strategi pengemasan produk yang menarik, serta pengenalan pemasaran produk menuju pasar modern.

Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan tidak hanya memperoleh keterampilan baru, tetapi juga memiliki motivasi untuk mengembangkan usaha berbasis potensi lokal yang mampu meningkatkan taraf hidup keluarga dan masyarakat sekitar.

Kegiatan berlangsung lancar dan penuh antusiasme dari peserta sebagai bentuk komitmen bersama dalam pemberdayaan perempuan menuju masyarakat yang lebih mandiri dan produktif.

Upaya memperkuat kemandirian ekonomi desa terus digencarkan. Lembaga Bimbingan Teknis dan Pelatihan Manajemen Desa (LBMDES) menggelar bimbingan teknis (bimtek) bagi kepala desa se-Kabupaten Banjar bertema Penguatan Peran Aparatur Desa dalam Mendukung Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih dan BUMDes Menuju Desa yang Mandiri dan Sejahtera di Hotel Aria Barito Banjarmasin, 24–25 Mei 2026.

Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas aparatur desa dalam menghadapi tantangan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal. Melalui penguatan tata kelola Koperasi Desa Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemerintah desa diharapkan semakin siap membangun sistem ekonomi yang profesional, transparan, akuntabel, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Bimtek dibuka Kepala Bidang DPMD Seksi Ekonomi Kabupaten Banjar, Gusti Muhammad Chandra Suryana, mewakili Kepala DPMD Kabupaten Banjar. Dalam sambutannya, ia menegaskan desa kini memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

“Desa tidak lagi hanya menjadi pelaksana program pembangunan, tetapi harus tumbuh sebagai pusat ekonomi baru yang mampu mengelola potensi secara mandiri. Koperasi Desa Merah Putih dan BUMDes menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat paling bawah,” ujarnya.

Selama dua hari pelaksanaan, peserta mendapatkan penguatan materi dari sejumlah narasumber lintas sektor. Diah Kusumayanti memaparkan perkembangan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Banjar, mulai dari landasan regulasi, progres pembentukan, tantangan di lapangan, hingga strategi agar koperasi desa dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Diah, keberhasilan koperasi desa sangat ditentukan oleh kesiapan aparatur desa dalam membangun tata kelola yang sehat dan partisipatif.

“Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar program, tetapi wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Peran aparatur desa sangat menentukan, mulai dari proses pembentukan hingga memastikan koperasi tumbuh secara profesional, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan warga,” jelasnya.

Sementara itu, Sartika Dewi dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar menyoroti pentingnya aspek hukum dalam pengelolaan BUMDes dan koperasi desa. Ia menegaskan tata kelola yang baik harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap regulasi agar kelembagaan ekonomi desa dapat berkembang secara aman dan berkelanjutan.

“Kejaksaan hadir untuk memberikan pendampingan hukum dan memastikan pengelolaan BUMDes maupun koperasi desa berjalan sesuai koridor hukum. Tujuannya agar setiap proses berjalan aman secara administrasi, akuntabel, dan benar-benar memberi manfaat bagi kemajuan desa,” katanya.

Hal senada disampaikan H. Husairi dari DPMD Provinsi Kalimantan Selatan yang menekankan pentingnya sinergi antara BUMDes dan koperasi desa sebagai fondasi penguatan ekonomi lokal.

“Membangun Kalimantan Selatan berarti membangun seluruh desa yang ada. Ketika desa maju, mandiri, dan sejahtera, maka daerah juga akan tumbuh lebih kuat. Karena itu, BUMDes dan koperasi desa harus berjalan beriringan sebagai penggerak ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

Dukungan terhadap penguatan kelembagaan ekonomi desa juga datang dari Pemerintah Kecamatan Beruntung Baru. Camat Beruntung Baru yang diwakili Sekretaris Camat Beruntung Baru, Muhammad Kaspul Anwar, menilai peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi faktor penting agar pengelolaan koperasi desa dan BUMDes tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, desa saat ini dituntut lebih inovatif dalam mengelola potensi lokal sehingga aparatur desa perlu memiliki pemahaman kuat terhadap tata kelola kelembagaan ekonomi yang profesional dan berkelanjutan.

“Kegiatan seperti ini sangat penting karena memberikan pemahaman sekaligus penguatan kapasitas bagi aparatur desa. Harapannya, Koperasi Desa Merah Putih dan BUMDes tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi benar-benar menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa, membuka peluang usaha, dan meningkatkan kesejahteraan warga,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan seluruh pemangku kepentingan agar program penguatan ekonomi desa dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Kemajuan desa tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah desa, kecamatan, hingga kabupaten agar program pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan berkesinambungan dan memberi manfaat jangka panjang,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, LBMDES berharap aparatur desa semakin siap memperkuat tata kelola ekonomi desa secara profesional, transparan, dan akuntabel sehingga desa mampu tumbuh menjadi pusat ekonomi baru yang mandiri, maju, dan sejahtera.

Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar rapat koordinasi (rakor) kecamatan di Aula Barakat, Martapura, Senin (25/5/2026).

Rakor tersebut dihadiri Bupati Banjar Saidi Mansyur, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, staf ahli, para camat se-Kabupaten Banjar, serta kepala perangkat daerah terkait.

Berbagai isu strategis daerah menjadi pembahasan dalam rakor, mulai dari penanganan stunting, pencegahan narkoba, percepatan bantuan bencana, hingga pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA).

Dalam arahannya, Bupati Banjar Saidi Mansyur menekankan pentingnya kepedulian kepala SKPD dan camat terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah di wilayah masing-masing.

“Permasalahan seperti stunting, narkoba, perlindungan anak hingga penanganan bencana sering kita bahas. Namun yang harus terlihat adalah aksi nyata di lapangan. Pemerintah daerah harus benar-benar hadir untuk masyarakat,” tegasnya.

Permasalahan stunting menjadi perhatian utama dalam rakor tersebut. Bupati mengungkapkan masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, seperti pengukuran di posyandu yang belum optimal serta pergantian kader yang terlalu sering di tingkat desa.

Karena itu, seluruh pihak diminta memperkuat kolaborasi dalam upaya pencegahan dan penurunan angka stunting, termasuk penguatan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), PKK, dan kader kesehatan desa.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar menjelaskan masih tingginya angka stunting di Kabupaten Banjar salah satunya disebabkan proses pengukuran tinggi badan anak yang secara teknis masih kurang akurat.

Pada sektor Kabupaten Layak Anak, pemerintah daerah menyoroti masih terbatasnya sekolah layak anak, masjid ramah anak, dan fasilitas toilet berbasis gender.

“Pencapaian Kabupaten Layak Anak memerlukan keterlibatan semua pihak. Forum anak harus segera dibentuk di semua kecamatan,” ujar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar.

Persoalan peredaran narkoba juga menjadi sorotan serius. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Banjar mengungkapkan Kabupaten Banjar saat ini berada di peringkat pertama di Kalimantan Selatan terkait peredaran narkoba.

Beberapa wilayah yang menjadi perhatian antara lain Martapura, Astambul, Gambut, Sungai Pinang, Martapura Timur, dan Sungai Tabuk.

“Pencegahan dan pemberantasan narkoba harus diperkuat melalui kerja sama dengan Polres Banjar. Camat juga diminta membentuk Tim Terpadu P4GN sebagai langkah konkret di wilayah masing-masing,” jelasnya.

Dalam rakor tersebut, Bupati turut mengapresiasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial atas kecepatan respons dalam mendistribusikan bantuan kepada korban kebakaran maupun bencana lainnya melalui koordinasi bersama camat, pambakal, dan masyarakat.

“Terima kasih kepada BPBD, Dinas Sosial, para camat, pambakal, dan masyarakat yang bergerak cepat membantu korban bencana. Namun administrasi dari desa juga harus dipercepat agar bantuan bisa segera tersalurkan,” ujarnya.

Bupati juga meminta evaluasi skema bantuan agar lebih proporsional terhadap tingkat kerusakan yang dialami masyarakat terdampak. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta memperkuat koordinasi dengan camat, termasuk dalam pelaksanaan program dan pelimpahan kewenangan yang harus diperjelas melalui regulasi serta dukungan anggaran.

Menanggapi hasil rakor tersebut, Camat Beruntung Baru, Wahidin Noor, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan pemerintah daerah, khususnya pada isu stunting, narkoba, perlindungan anak, serta percepatan pelayanan kepada masyarakat.

“Arahan Bupati menjadi pengingat bagi kami bahwa pemerintah kecamatan harus hadir dan responsif terhadap berbagai persoalan masyarakat. Isu stunting, narkoba, perlindungan anak hingga penanganan bencana memerlukan kerja sama semua pihak,” ujarnya.

Ia menegaskan Kecamatan Beruntung Baru akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, kader, serta stakeholder terkait untuk mempercepat implementasi program di lapangan.

Melalui rakor kecamatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, kecamatan, dan desa guna menjawab tantangan pembangunan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar.

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Banjar bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banjar melaksanakan pembinaan 10 Program Pokok PKK Tahun 2026 di halaman Balai Desa Muara Halayung, Senin (25/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri kader PKK mulai tingkat kecamatan hingga desa. Pembinaan bertujuan memperkuat kapasitas kader PKK agar mampu menjalankan 10 Program Pokok PKK secara optimal, mulai dari penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, hingga kelestarian lingkungan dan perencanaan sehat.

Ketua TP PKK Kecamatan, Ainun Jariah, mengatakan pembinaan ini menjadi momentum penting untuk menyamakan visi dan langkah kader di lapangan.

“Kami ingin setiap kader memahami perannya bukan hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai penggerak perubahan di tingkat keluarga. Dengan pembinaan ini, harapannya program PKK bisa lebih terarah dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua TP PKK Desa Muara Halayung, Radiah. Menurutnya, PKK merupakan ujung tombak pemberdayaan keluarga di desa.

“Melalui pembinaan ini kami menjadi lebih siap menyusun program yang sesuai kebutuhan warga, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan keluarga,” katanya.

DPMD Kabupaten Banjar berkomitmen terus mendampingi TP PKK agar setiap program berjalan tepat sasaran, inovatif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini diharapkan kader PKK semakin aktif dan mampu mendorong terwujudnya keluarga yang mandiri, sejahtera, dan berdaya di Kabupaten Banjar.

Komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan terus diperkuat. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Bagian Organisasi menggelar desk pembuatan survei pada aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Online di Ruang Rapat Kepala Bagian Organisasi, Senin (25/5/2026).

Kegiatan tersebut diikuti perwakilan sejumlah kecamatan, yakni Kecamatan Gambut, Kertak Hanyar, Aluh-Aluh, Sungai Tabuk, dan Beruntung Baru. Kecamatan Beruntung Baru diwakili staf kecamatan, Ahmad Rizal.

Desk pembuatan survei ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sistem evaluasi pelayanan publik yang lebih terukur, transparan, dan berbasis digital.

Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi, Nadia, menjelaskan setiap kecamatan akan menerapkan lima sub survei layanan utama yang menjadi fokus pengukuran kepuasan masyarakat.

Layanan tersebut meliputi legalisasi dokumen, penerbitan surat ahli waris, dispensasi nikah, rekomendasi rotasi, pemberhentian, pengisian dan pelantikan perangkat desa, serta rekomendasi pencairan kas desa.

Menurut Nadia, penerapan SKM Online diharapkan menjadi instrumen evaluasi yang efektif untuk memastikan kualitas pelayanan publik terus meningkat sesuai kebutuhan masyarakat.

“Melalui SKM Online, pelayanan publik tidak hanya diberikan, tetapi juga diukur kualitasnya. Masukan masyarakat menjadi dasar evaluasi agar pelayanan di kecamatan semakin cepat, transparan, dan responsif,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengisian survei dapat dilakukan secara online maupun offline sehingga masyarakat tetap dapat berpartisipasi meski memiliki keterbatasan akses digital.

“Apabila pengisian dilakukan secara offline, hasil kuesioner nantinya tetap diunggah ke sistem berdasarkan isian survei. Dengan begitu, seluruh masukan masyarakat tetap terdokumentasi dan menjadi bahan evaluasi peningkatan pelayanan,” katanya.

Sementara itu, Staf Kecamatan Beruntung Baru, Ahmad Rizal, menyambut baik pelaksanaan desk pembuatan survei tersebut. Menurutnya, pemahaman teknis terkait SKM Online sangat membantu kecamatan dalam menyiapkan mekanisme evaluasi pelayanan yang lebih sistematis dan mudah diterapkan.

“Kegiatan ini sangat membantu kami di kecamatan untuk memahami teknis penginputan dan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat. Dengan adanya SKM Online, evaluasi pelayanan menjadi lebih tertata dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” ungkap Ahmad Rizal.

Ia berharap implementasi survei ini dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan melalui masukan langsung dari masyarakat sebagai pengguna layanan.

“Harapannya, masyarakat semakin mudah menyampaikan penilaian terhadap pelayanan yang diterima, sehingga kecamatan dapat terus berbenah dan memberikan pelayanan yang semakin baik,” tambahnya.

Melalui kegiatan desk ini, seluruh kecamatan diharapkan mampu mengoptimalkan implementasi SKM Online sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik yang lebih modern, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat di Kabupaten Banjar.

Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum Pertanahan di Aula Kecamatan Beruntung Baru pada Kamis (21/05/2026). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparatur pemerintahan terkait regulasi pertanahan serta pentingnya tertib administrasi untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Sekretaris Kecamatan Beruntung Baru, Muhammad Kaspul Anwar, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyuluhan hukum pertanahan menjadi langkah penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar memahami prosedur dan legalitas kepemilikan tanah secara benar.

“Kami menyambut baik kegiatan penyuluhan hukum pertanahan ini sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat dan aparatur desa agar semakin memahami pentingnya administrasi pertanahan yang tertib dan memiliki kepastian hukum. Dengan pemahaman yang baik, potensi sengketa lahan di tengah masyarakat diharapkan dapat diminimalisir,” ujar Muhammad Kaspul Anwar saat membuka kegiatan.

Ia juga berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan serius dan menyerap materi yang disampaikan narasumber untuk diterapkan di lingkungan masing-masing.

“Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, menyerap informasi dari narasumber, serta menyampaikan kembali pemahaman yang diperoleh kepada masyarakat di wilayah masing-masing,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, hadir sebagai narasumber dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yakni Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Zainal Ilmi, yang menyampaikan materi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, termasuk sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan pemanfaatan Aplikasi Sentuh Tanahku untuk mempermudah layanan informasi pertanahan bagi masyarakat.

Dalam pemaparannya, Zainal Ilmi menegaskan pentingnya legalitas kepemilikan tanah sebagai bentuk perlindungan hukum guna mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

“Legalitas tanah merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Karena itu, kami mengimbau masyarakat agar segera melengkapi administrasi pertanahan dan memanfaatkan program-program pemerintah seperti PTSL,” jelas Zainal Ilmi.

Ia juga menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi kini semakin memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan pertanahan.

“Melalui Aplikasi Sentuh Tanahku, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi pertanahan, memantau proses layanan, serta memperoleh informasi terkait status tanah secara lebih transparan,” tambahnya.

Kegiatan yang diikuti unsur pemerintah kecamatan, perangkat desa, aparat terkait, dan peserta undangan lainnya berlangsung interaktif dengan sesi diskusi mengenai berbagai persoalan pertanahan yang dihadapi masyarakat di lapangan.

Kegiatan kemudian ditutup oleh Camat Beruntung Baru, Wahidin Noor, yang menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya penyuluhan sebagai bentuk penguatan pemahaman hukum pertanahan di tengah masyarakat.

“Persoalan pertanahan sering kali menjadi sumber permasalahan di tengah masyarakat apabila administrasinya tidak tertib. Oleh karena itu, melalui penyuluhan ini kami berharap masyarakat semakin memahami pentingnya legalitas tanah dan mengikuti prosedur yang benar agar memiliki kepastian hukum,” ujar Wahidin Noor.

Ia juga mengajak seluruh aparatur desa dan masyarakat untuk aktif berkonsultasi dengan instansi terkait apabila menghadapi kendala administrasi pertanahan.

“Pemerintah Kecamatan Beruntung Baru sangat mendukung upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang hukum pertanahan. Dengan sinergi antara pemerintah, BPN, dan masyarakat, kita berharap dapat meminimalisir sengketa lahan serta menciptakan tata kelola pertanahan yang tertib, aman, dan sesuai aturan,” pungkasnya.

Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar, sekaligus menjadi momentum memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, BPN, aparatur desa, dan masyarakat dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan di wilayah Kecamatan Beruntung Baru.

IP.Kab.Banjar/BrigadeManisBeruntungBaru

Upaya menekan angka kekerasan terhadap anak dan perkawinan usia dini terus diperkuat oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB), digelar kegiatan “Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KTA), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan Perkawinan Anak” di Gedung Islamic Center Martapura, Senin (25/05/2026).

Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut menjadi wadah kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka dispensasi nikah di Kabupaten Banjar. Hadir dalam kegiatan ini berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi perempuan, hingga kalangan remaja.

Pemerintah Kecamatan Beruntung Baru turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut melalui kehadiran Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Beruntung Baru, Muhammad Kaspul Anwar. Kehadirannya mencerminkan komitmen pemerintah kecamatan dalam mendukung program perlindungan anak dan membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya perkawinan usia dini.

Kepala Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar, Dr. Hj. Erny Wahdini, menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur masyarakat.

“Pencegahan kekerasan terhadap anak dan perkawinan usia dini harus dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Melalui kegiatan penggerakan ini, kami ingin membangun benteng pertahanan yang kuat di masyarakat agar anak-anak kita tumbuh di lingkungan yang aman, mendapatkan hak pendidikan yang layak, dan tidak terburu-buru dinikahkan sebelum usianya matang secara fisik maupun mental,” ujarnya.

Menurutnya, keluarga menjadi garda terdepan dalam membentuk karakter sekaligus melindungi anak dari berbagai risiko sosial yang dapat memengaruhi masa depan mereka.

Sementara itu, Sekcam Beruntung Baru Muhammad Kaspul Anwar menilai kegiatan semacam ini penting untuk memperkuat kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga hak-hak anak.

“Perlindungan anak dan pencegahan perkawinan usia dini memerlukan keterlibatan semua pihak. Pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga keluarga memiliki peran penting dalam memastikan anak-anak tumbuh di lingkungan yang aman, sehat, dan memperoleh kesempatan pendidikan yang baik demi masa depan mereka,” ungkapnya.

Selain membahas upaya pencegahan, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Banjar yang mengulas pentingnya kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan terhadap anak serta keterlibatan anak dalam persoalan hukum (Anak Berhadapan dengan Hukum/ABH).

Di akhir kegiatan, seluruh peserta menyatakan komitmen bersama untuk menjadi Pelopor dan Pelapor (2P) di lingkungan masing-masing. Komitmen tersebut diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan Kabupaten Banjar yang lebih ramah anak, aman, dan bebas dari kekerasan maupun praktik perkawinan usia dini.

IP.Kab.Banjar/BrigadeManisBeruntungBaru

Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Sosialisasi KILAS (Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual) Tahun 2026, bertempat di Hotel Rodhita Banjarmasin, pada 18–19 Mei 2026.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas kader TP PKK dalam upaya pencegahan serta penanganan tindak kekerasan seksual terhadap anak, sekaligus memperkuat peran keluarga sebagai lingkungan utama perlindungan anak.

Sosialisasi KILAS diikuti oleh peserta dari TP PKK kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, termasuk perwakilan dari Kecamatan Beruntung Baru, yang diwakili oleh Ketua Pokja I TP PKK Kecamatan Beruntung Baru, Norhadie.

Selama kegiatan berlangsung, peserta memperoleh berbagai materi terkait perlindungan anak, di antaranya pemahaman mengenai kekerasan berbasis gender online, pendidikan seksual pada anak, hingga simulasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam keluarga dan lingkungan masyarakat.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, TP PKK, serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak, sekaligus membangun kesadaran bersama akan pentingnya perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan seksual.

Ketua Pokja I TP PKK Kecamatan Beruntung Baru, Norhadie, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut memberikan pemahaman yang sangat bermanfaat, khususnya bagi kader PKK dalam melakukan edukasi di lingkungan masyarakat.

“Melalui kegiatan Sosialisasi KILAS ini, kami mendapatkan banyak pemahaman terkait upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Materi yang diberikan sangat penting dan menjadi bekal bagi kami untuk diteruskan kepada kader PKK di tingkat desa maupun masyarakat, agar bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan anak,” ujar Norhadie.

Ia juga menegaskan bahwa keluarga memiliki peran sentral dalam memberikan perlindungan kepada anak sejak dini melalui pengawasan, komunikasi yang baik, serta pendidikan yang tepat.

“Anak harus tumbuh di lingkungan yang aman dan penuh perhatian. Peran keluarga sangat penting untuk memberikan pendampingan serta membangun keberanian anak dalam menyampaikan hal-hal yang membuat mereka merasa tidak nyaman,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta mampu menjadi agen edukasi di wilayah masing-masing dalam memperkuat upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, sekaligus membangun lingkungan keluarga yang lebih peduli, aman, dan responsif terhadap perlindungan perempuan dan anak.

Kegiatan berlangsung dengan lancar dan penuh antusiasme sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan generasi yang sehat, terlindungi, dan bebas dari kekerasan seksual.

Pemerintah Desa Rumpiang, Kecamatan Beruntung Baru, melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Program Kemiskinan Ekstrem Tahap IV dan Tahap V Tahun 2026 kepada warga penerima manfaat, pada Jumat (22/5/2026) mulai pukul 08.00 WITA.

Kegiatan penyaluran dilaksanakan di Balai Desa Rumpiang serta dilakukan secara langsung ke rumah warga penerima bantuan sebagai bentuk pelayanan maksimal agar bantuan dapat diterima dengan mudah dan tepat sasaran. Penyaluran ini menjadi salah satu upaya pemerintah desa dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Pembakal Desa Rumpiang, BPD Desa Rumpiang, aparat desa, pendamping desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta warga masyarakat penerima manfaat BLT-DD.

Pada penyaluran tahap ini, sebanyak 6 warga Desa Rumpiang menerima bantuan dengan nominal Rp300.000 per bulan untuk masing-masing penerima manfaat. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga serta meringankan beban ekonomi masyarakat.

Pembakal Desa Rumpiang, Juanda, menyampaikan bahwa Pemerintah Desa berkomitmen untuk terus memastikan bantuan sosial tersalurkan secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami berharap bantuan BLT Dana Desa ini dapat membantu kebutuhan masyarakat penerima manfaat, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Pemerintah Desa Rumpiang akan terus berupaya menjalankan program bantuan secara terbuka dan sesuai ketentuan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” ujar Juanda.

Sementara itu, Camat Beruntung Baru yang diwakili oleh Sekretaris Kecamatan, Muhammad Kaspul Anwar, saat ditemui di Kantor Kecamatan Beruntung Baru menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang berlangsung tertib dan kondusif.

“Penyaluran BLT Dana Desa merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Kami mengapresiasi Pemerintah Desa Rumpiang yang telah melaksanakan kegiatan ini dengan baik, tertib, dan tepat sasaran. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat serta mendukung upaya pengurangan kemiskinan ekstrem di wilayah Kecamatan Beruntung Baru,” ujarnya.

Selama kegiatan berlangsung, pengamanan dilakukan oleh unsur Bhabinkamtibmas dan Babinsa Desa Rumpiang sehingga pelaksanaan penyaluran berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif.

Pemerintah Desa Rumpiang berharap program BLT Dana Desa dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kesejahteraan warga desa.

LKJIP 2025